Selasa, 10 Maret 2020

Apa Saja Bentuk Pelanggaran Sistem Outsourcing Jakarta? Ketahui Sekarang!


Salah satu karyawan yang perlu Anda perhatikan juga ialah karyawan outsourcing Jakarta. Karyawan dengan sistem ini memang telah biasa diterapkan di tidak sedikitnya perusahaan. Karyawan outsourcing sendiri ialah karyawan kontrak yang dipekerjakan perusahaan untuk mengemban kerja kontrak. Karyawan outsourcing seringkali disediakan oleh perusahaan alih daya yang menjadi penghubung dengan perusahaan pemakai jasa karyawan outsourcing.

Apa Saja Bentuk Pelanggaran Sistem Outsourcing Jakarta? Ketahui Sekarang!

Dalam aturan yang telah diciptakan pemerintah, karyawan outsourcing hanya diizinkan untuk menyokong operasional perusahaan saja. Mereka dipekerjakan untuk menggarap pekerjaan penunjang. Pekerjaan penunjang itu yaitu usaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan untuk pekerja/buruh, usaha tenaga pengamanan, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyedia angkutan untuk pekerja/buruh. Sayangnya, dewasa ini tidak sedikit perusahaan yang melanggar sejumlah aturan mempekerjakan karyawan outsourcing. Apa saja format pelanggarannya? Apakah urusan itu membuat karyawan outsourcing Jakarta menjadi suatu pelanggaran UU Ketenagakerjaan? Simak penjelasannya di bawah ini.

Ketentuan Umum Karyawan Outsourcing
Seperti yang telah sedikit diterangkan di atas, bahwa pekerjaan seorang karyawan outsourcing Jakarta dilaksanakan secara terpisah dari pekerjaan utama perusahaan, baik manajemen maupun pekerjaan eksekusinya. Artinya, karyawan outsourcing dipekerjakan untuk menggarap tugas yang menyokong adanya tugas buatan perusahaan, bukan sebuah pekerjaan yang ada hubungannya langsung dengan produk perusahaan. Peraturan lainnya ialah karyawan tidak menghambat proses produksi secara langsung, dengan kata lain kegiatan itu merupakan pekerjaan tambahan yang bila tidak dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan kegiatan tetap berlangsung sebagaimana harusnya.

Bentuk Pelanggaran Perusahaan
Melihat peraturan di atas, sebetulnya perusahaan manapun yang telah menerapkannya dengan baik berarti perusahaan itu tidak melanggar aturan di atasnya, yakni UU Ketenagakerjaan. Sayangnya, dewasa ini tidak sedikit perusahaan yang mulai melanggar sejumlah aturan di atas. Perusahaan ingin mempekerjakan karyawan outsourcing Jakarta untuk mengerjakan pekerjaan yang bersangkutan langsung dengan proses produksi perusahaan. Alasannya pasti karena perusahaan mengeluarkan ongkos yang rendah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari karyawan outsourcing.

Gaji karyawan outsourcing bisa lebih rendah daripada gaji karyawan tetap. Itulah kenapa sejumlah perusahaan nekat mempekerjakan karyawan outsourcing bukan untuk menunjang kegiatan produksi tetapi untuk menjadi bagian dari proses produksi itu sendiri. Dalam urusan ini pasti karyawan-lah yang bakal dirugikan sebab mereka digaji lebih rendah dari beban pekerjaan yang mereka kerjakan.

Kasus lainnya, perusahaan tetap memakai jasa dari perusahaan alih daya atau penyedia karyawan outsourcing Jakarta meskipun perusahaan itu tidak memberikan hak-hak karyawan. Dan yang lebih ironisnya, perusahaan pemberi kerja pun tidak memberikan hak karyawan outsourcing dengan benar dan maksimal. Karyawan yang bersangkutan juga tidak dapat menuntut secara leluasa sebab status mereka untuk membuat laporan dibatasi. Hal ini jelas melanggar UU Ketenagakerjaan sebab merugikan karyawan outsourcing dengan tidak memberikan hak mereka.

Solusi yang Dapat Dicoba
Dari keterangan diatas, kesimpulannya ialah melanggar UU Ketenagakerjaan atau tidak dapat dilihat dari teknik pihak perusahaan mempekerjakan karyawan outsourcing. Apabila hak karyawan outsourcing yang terdapat dalam PKWT benar-benar diberikan, baik oleh perusahaan alih daya maupun perusahaan pemberi kerja, pasti mempekerjakan karyawan outsourcing tidak bakal melanggar UU Ketenagakerjaan. Maka penyelesaian yang sangat tepat ialah bagaimanapun metodenya, perusahaan dapat memberikan hak semua karyawan outsourcing dengan baik dan sesuai dengan perjanjian. Di samping itu, perusahaan pun harus konsisten pada aturan bahwa karyawan outsourcing dipekerjakan untuk menyokong proses produksi perusahaan. Jika memang perusahaan memerlukan karyawan untuk bagian produksi, maka perusahaan harus dan dapat membayar mereka dengan kedudukan karyawan tetap.


Share:

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Blogger templates